Di Duga Peruntukkan Anggaran Dana Desa Bantuan Propinsi diPurwakarta Banyak Kejanggalan
Gapura Purwakarta,(istimewa).
Literasidepoknews
Purwakarta
Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Purwakarta menyoroti terkait peruntukan bantuan dana yang telah dikucurkan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
Diantaranya kini seluruh desa di Kabupaten Purwakarta khususnya telah menerima bantuan anggaran Dana Desa (DD) dan Bantuan Provinsi (Banprop) Jabar senilai ratusan juta rupiah.
Menurut Wakil Ketua LAKI Kabupaten Purwakarta A. Sopyan saat dimintai keterangan oleh pewarta Sabtu (29/07) menegaskan carut marutnya peruntukan alokasi DD dan Banprov di beberapa desa di Kabupaten Purwakarta dinilai banyak kejanggalan.
Seperti halnya dalam penerapan pembangunan fisik Plesterisasi atau Rabat Beton, Irigasi, TPT dan Drainase oleh TPK Dana Desa diduga serampangan dan diantaranya dalam penerapan fisik disinyalir tidak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana mestinya."
Rabat Beton Jalan Desa atau Jaling misalnya, dalam penerapan diduga banyak yang tidak sesuai bestek seperti ketinggian dan ketebalan Rabat Beton. Sehingga, indikasi mengurangi kualitas dan kuantitas pekerjaan yang diterapkan."
Selain itu, dana Banprov Jabar senilai Rp150 juta rupiah anggaran yang diterapkan diduga tidak mengena pada sasaran pekerjaan. Seperti beberapa bangunan Gedung Balai Desa yang dinilai masih layak dan kokoh untuk ditempati.
Ternyata diantaranya ada beberapa bangunan Gedung Kantor Balai Desa dibongkar. Padahal, lanjut A. Sopyan, Pihak Pemerintah Desa, ada skala prioritas peruntukan dana seharusnya dialokasikan untuk yang lebih bermanfaat bagi kepentingan warga masyarakat dilingkungannya masing-masing. Di tiap desa masih banyak Jalan lingkungan, TPT dan drainase dalam kondisi ruksak memprihatinkan,"tegas A. Sopyan.
Untuk itu, berharap kepada dinas terkait di Kabupaten Purwakarta dan khususnya pihak pemantau DD dan Banprov agar lebih proaktif untuk melakukan investigasi dilapangan. Diharapkan pula, Pihak Inspektorat Kabupaten Purwakarta bahkan BPK RI turun ke Kabupaten Purwakarta untuk melakukan penelusuran lebih lanjut, baik secara fisik dan administrasi nantinya"tegasnya. (Jal/JNS/Literasi).
Editor; redaksi
Literasidepoknews
Purwakarta
Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Purwakarta menyoroti terkait peruntukan bantuan dana yang telah dikucurkan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
Diantaranya kini seluruh desa di Kabupaten Purwakarta khususnya telah menerima bantuan anggaran Dana Desa (DD) dan Bantuan Provinsi (Banprop) Jabar senilai ratusan juta rupiah.
Menurut Wakil Ketua LAKI Kabupaten Purwakarta A. Sopyan saat dimintai keterangan oleh pewarta Sabtu (29/07) menegaskan carut marutnya peruntukan alokasi DD dan Banprov di beberapa desa di Kabupaten Purwakarta dinilai banyak kejanggalan.
Seperti halnya dalam penerapan pembangunan fisik Plesterisasi atau Rabat Beton, Irigasi, TPT dan Drainase oleh TPK Dana Desa diduga serampangan dan diantaranya dalam penerapan fisik disinyalir tidak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana mestinya."
Rabat Beton Jalan Desa atau Jaling misalnya, dalam penerapan diduga banyak yang tidak sesuai bestek seperti ketinggian dan ketebalan Rabat Beton. Sehingga, indikasi mengurangi kualitas dan kuantitas pekerjaan yang diterapkan."
Selain itu, dana Banprov Jabar senilai Rp150 juta rupiah anggaran yang diterapkan diduga tidak mengena pada sasaran pekerjaan. Seperti beberapa bangunan Gedung Balai Desa yang dinilai masih layak dan kokoh untuk ditempati.
Ternyata diantaranya ada beberapa bangunan Gedung Kantor Balai Desa dibongkar. Padahal, lanjut A. Sopyan, Pihak Pemerintah Desa, ada skala prioritas peruntukan dana seharusnya dialokasikan untuk yang lebih bermanfaat bagi kepentingan warga masyarakat dilingkungannya masing-masing. Di tiap desa masih banyak Jalan lingkungan, TPT dan drainase dalam kondisi ruksak memprihatinkan,"tegas A. Sopyan.
Untuk itu, berharap kepada dinas terkait di Kabupaten Purwakarta dan khususnya pihak pemantau DD dan Banprov agar lebih proaktif untuk melakukan investigasi dilapangan. Diharapkan pula, Pihak Inspektorat Kabupaten Purwakarta bahkan BPK RI turun ke Kabupaten Purwakarta untuk melakukan penelusuran lebih lanjut, baik secara fisik dan administrasi nantinya"tegasnya. (Jal/JNS/Literasi).
Editor; redaksi
0 komentar:
Posting Komentar